kebijakan politik dan pemberontakan di/tii DI ACEH BARAT

Kebijakan politik berupa dilakukannya musyawarah antara pemerintah pusat NKRI dengan masyarakat Aceh yang bermayoritas Islam sehingga dapat membuat peraturan tentang persatuan dan kesatuan yang ditulis dalam Perpu,Perda Aceh dan UU lainnya. Terutama dalam UUD 1945