sejarah kerja sama militer indonesia rusia

Nama ”Indonesia” sudah dikenal di Uni Soviet lama sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku Prof Guber yang ditulis pada 1933, Indonesia masih bernama Hindia Belanda, namun dalam buku itu telah tercantum nama ”Indonesia”.

Mereka menyebut negara kita sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh pejuang Indonesia. Pada 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan melancarkan perang melawan kolonialisme. Kemenangan perang dan kemerdekaan menjadi hak rakyat Indonesia, namun pengakuan dari komunitas internasional sangat penting.

Uni Soviet, Ukraina, Belarus, dan sekutu-sekutu Rusia di PBB mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia. Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik pertama dengan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, pernah perwakilan dari Indonesia dan UniSoviet menandatangani kesepakatan di Praha, namun kesepakatan tersebut dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda.

Pada awal abad ke-XVI Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa.Pada mulanya penjajahnya adalah bangsa Portugis. Setelah "armada agungnya" hancur pada tahun 1588, Portugis yang pada waktu itu bergabung dengan Spanyol, kehilangan indonesia: dari tangan Portugis indonesia direbut oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan "Syarikat Hindia - Timur Belanda (VOC)" yang menghasilkan hak untuk memiliki tentara sendiri, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, mengeluarkan uang dsb.Indonesia menjadi milik Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu tersebut rakyat Indonesia memberontak 50 kali melawan penjajahan Belanda.

Pada abad ke-XIX Belanda menghadapai perlawanan gigih dari rakyat Kesultanan Aceh (Sumatera Utara). Dalam upaya memecahkan konflik Aceh dengan Belanda, Sultan Aceh mencari dukungan dari negara lain termasuk dari Rusia juga.

Pada tahun 1879 keselamatan kapal layar Rusia "Vsadnik" melabuh di Penang, delegasi yang terdiri dari wakil-wakil pemberontak Aceh menghubungi kapten kapal tersebut dengan "permohonan kepada Yang Mulia Sang Pemimpin Imperator agar negara mereka memperoleh kewarganegaraan Rusia". Kementrian Kelautan melapor kepada Tzar mengenai permohonan yang ini ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri. Kementrian Luar Negeri kepada Kementrian Kelautan menyatakan pada saat ini Menteri Luar Negeri berpendapat tidak mungkin "membahas masalah mengenai masuknya rakyat Aceh menjadi warganegara Rusia berhubung di kemudian hari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman antara Pemerintahan Imperator dengan Belanda".