Apa saja dasar hukum majelis permusyawaratan rakyat??

MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah lembaga yang berada pada ranah legislatif dan terdiri dari perwakilan anggota DPR maupun DPD.

Pembahasan

Pada kesempatan ini, soal meminta kita untuk menyajikan dasar hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut kakak akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

DASAR HUKUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ADALAH PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

DASAR HUKUM TERSEBUT JUGA MENGATUR SECARA JELAS TUGAS DAN PERAN MPR YAITU:

1. MEMBAHAS DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR
2. MELANTIK KEPALA NEGARA YAITU PRESIDEN BESERTA WAKILNYA
3. MEMBERHENTIKAN KEPALA NEGARA DAN/ATAU WAKILNYA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KARENA DIPERCAYA TELAH MELANGGAR UUD 1945, MESKI BELUM SELESAI MASA JABATANNYA DARI LIMA TAHUN YANG TELAH DITETAPKAN.

Pelajari lebih lanjut

Pada materi ini, kamu dapat belajar tentang MPR:

https://brainly.co.id/tugas/823751

Detil jawaban

Kelas: SMA

Mata pelajaran: PPKn

Bab: -

Kode kategori: -

Kata kunci: dasar hukum majelis permusyawaratan rakyat