menurut undang-undang dasar 1945 negara indonesia menganut sistem bikameral dalam lembaga legislatif sebagaimana tercantum

Pasal 2 ayat 3
Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 2 ayat 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Pasal 2 ayat 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
pasal 3 ayat 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Pasal 3 ayat 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wa