apa pengertian pemerintahan deandles dan rafles

1. Sistem Pemerintahan Daendels di Indonesia
Pada tahun 1808 mulai berlangsung suatu zaman baru dalan hubungan Jawa- Eropa. Negeri Belanda telah berada dibawah kekuasaan Prancis 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. Pada tahun 1808 Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jendral dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di samudra Hindia (Ricklefs, 1998: 170). Pada tanggal 1 Januari 1808 Daendels tiba di Banten. Tanggal 15 Januari 1808 kekuasaan resmi berada di tangan Daendels.
Kedatangan Daendels di Indonesia sebagai Gubernur Jendral memiliki dua tugas. Pertama, mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan pulau jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah:
1. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan
2. Mendirikan benteng- benteng pertahanan
3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon
4. Mendirikan pabrik senjata di semarang dan Surabaya
5. Memperkuat pasukan yang terdiri dari orang- orang Indonesia

2. Sistem Pemerintahan Raffles di Indonesia
Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur jawa (1811- 1816), di bawah Inggris tidak ada jabatan Gubernur jendral di Jawa. Raffles adalah seorang pembaharu dan penentang feodalisme sebagaimana Daendels (Rickleft, 1998: 174). Pembaharuan yang dilakukan Raffles di Indonesia secara teoritis mirip dengan pemikiran Dirk Van Hogendorp pada tahun 1799. Inti dari pemikiran kedua orang tersebut adalah kebebasan berusaha bagi setiap orang, dan pemerintah hanya berhak menarik pajak dari penggarap. Pemerintahan dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umum, dan kesadaran baru baik sarekat dagang, terlebih kekuasaan negara tidak mungkin bertahan hidup dengan memeras masyarakatnya (Sujatmoko, 2012). Dibawah ini merupakan kebijakan- kebijakan yang dilakukan Raffles:
1. Contingenten (penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan) diganti dengan Landrente Stelsel (sistem pajak bumi), sedangkan penyerahan wajib (verplichte leverantie) dihapuskan
2. Monopoli, pelayaran Hongi, dan segala pemaksaan di Maluku dihapuskan
3. Perbudakan dilarang
Kebijakan Raffles dalam bidang pengetahuan, keadilan, dan kesehatan rakyat:
1. Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi dua jilid
2. Raffles aktif mendukung Bataviaach Genotschaap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
4. Dirintisnya Kebun Raya Bogor
5. Mengadakan suntikan cacar
6. Pengadilan menggunakan system juri

Dalam pemerintahannya, Raffles menghendaki adanya sistem sewa tanah atau dikenal juga dengan sistem pajak bumi atau Landrente. Dalam usahanya untuk melaksanakan sistem sewa tanah ini Raffles berpagang pada tiga azas, yaitu:
1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakyat tidak dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman, melainkan mereka diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam
2. Pengawasan tertinggi langsung dilakukan oleh pemerintah tanah atas dengan menarik pendapatan atas tanah- tanah dengan pendapatan dan sewanya tanpa perantara Bupati- bupati, yang kerjanya selanjutnya bagi mereka adalah terbatas pada pekerjaan- pekerjaan umum
3. Menyewakan tanah-tanah yang diawasi pemerintah secara langsung dalam persil-persil besar atau kecil, menurut keadaan setempat, berdasarkan kontrak- kontrak untuk waktu yang terbatas

semoga jawaban ini membantu
maaf klo masih ad yg kurang ...