amandemen tahap pertama berlangsung 19 Oktober 1999 MPR berhasil mengamandemen sebanyak...

1)             Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2)             Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.

3)             Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.

4)             Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR, merupakan bentuk tuntutan reformasi. Terdapat lima kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yaitu:

1)        Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945).

2)        Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3)        Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

4)        Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.

5)        Melakukan perubahan dengan cara adendum (artinya perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sesuai dengan yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli).