alasan utama demokrasi tidak langsung dilakukan dalam hal pembuatan kebijakan negara (UUD, UU, dan sebagainya) adalah

Jika demokrasi dilakukan secara langsung dalam proses perumusan kebijakan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga tidak efektif dan efisien. Sementara peraturan/kebijakan harus dibuat dengan cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi jika tidak dirumuskan secara langsung oleh seluruh rakyat (karena demokrasi langsung), hal itu tidak akan tercapai karena sulitnya menyatukan pikiran semua rakyat.