jelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi liberal

Menurut UUDS 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer, artinya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen atau DPR.

Dengan berlakunya kabinet parlementer pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan antara lain:
a. partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga cabinet jatuh bangun
b. partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih
c. partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya, sebab masa kerja kabinet pendek.

Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpartai politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen.
Pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Sukarno mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. Lima belas hari kemudian cabinet berhasil dibentuk dengan nama Kabinet Natsir. Program kerja Kabinet Natsir, antara lain:
1) mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu Konstituante dalam waktu singkat
2) menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
3) memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Akhirnya Kabinet Natsir jatuh, karena mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.
b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.
Program kerja kabinet Sukiman antara lain:
1) menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin
keamanan dan ketentraman
2) mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan
3) menyelesaikan persiapan pemilihan umum Konstituante.
4) menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian
5) memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Kabinet Sukiman jatuh, karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia - Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids (MSA).